Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan

Cukup banyak yang menanyakan kepada kami terkait peranan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan. Dan kebanyakan dari mereka juga belum memahami keberpihakan dari fidusia. Apa maksudnya dan mengapa harus ada. Terkait dengan permintaan nasabah yang telah mengajukan pinjaman gadai bpkb mobil di pegadaian baik yang kami kelola (swasta) maupun milik pemerintah (PT. Pegadaian Persero) dan di bank, untuk mengulas tentang hal ini, maka kami coba untuk mewujudkannya. Artikel ini memang belum sempurna, sebagian dari info yang kami sampaikan berdasarkan sepenggal pengalaman saat pertama kali admin bekerja di leasing. Prinsipnya, jaminan fidusia mutlak ada pada leasing resmi.

pengertian fidusia

Berdasarkan UU no 42, tahun 1999, maka secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

“Pengertian jaminan fidusia adalah jaminan berupa akta perjanjian antara debitur kepada kreditur atas penguasaan benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud secara sah, terkait hutang piutang dana. Akta ini dibuat notaris dan didaftarkan kepada lembaga fidusia di setiap kota sebagai pernyataan yang berkekuatan hukum mengikat”

Dari pengertian di atas, nampak jelas bahwa fungsi dan peranan fidusia sangat penting bagi perusahaan leasing. Dan ini berperan sebagai:

  1. Perjanjian berkekuatan hukum berupa pernyataan dari debitur (nasabah) terkait kepemilikan “sementara” jaminan yang dikuasai kreditur tetapi tetap berada pada nasabah.
  2. Menguatkan proses transaksi gadai karena adanya akta sah yang ditetapkan undang-undang selain kontrak perjanjian transaksi.
  3. Jika hukum perdata pada hutang piutang biasanya memiliki sangsi pengembalian hutang, maka dengan keberadaan perjanjian akta fidusia, kreditur berhak menguasai barang yang dijadikan jaminan terkait wanprestasi kegagalan bayar oleh nasabah.

Jadi, keberadaan jaminan fidusia ini sangat menguntungkan pihak kreditur (pemberi pinjaman), karena hal ini merupakan pernyataan nasabah yang diikat secara hukum.

Adanya fidusia sangat menguatkan posisi kreditur (perusahaan pembiayaan), karena kepemilikan barang jaminan beralih kepadanya, selama debitur belum melunasi hutangnya. Pemberi pinjaman berupa dana tunai jaminan bpkb, dapat memperkarakan kasus kelalaian nasabah di dalam membayar hutang ke ranah hukum dengan hasil akhir penyitaan unit.

Sebelum ada undang-undang fidusia, nasabah bermasalah merasa tidak peduli kewajibannya dan menganggap barang jaminan tidak mungkin disita dan diperkarakan di muka pengadilan. Tetapi sejak berlakunya UU no 14 tahun 1999 itu, penyitaan oleh yang berwenang bisa saja terjadi. Karena sudah ada pernyataan penyerahan kepemilikan dari nasabah kepada pemilik dana, yaitu leasing, pegadaian atau bank.

Info Terkait Uang

Bagikan Info Pinjam Uang CepatShare on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on StumbleUpon
StumbleUpon
0Share on Yummly
Yummly
0Email this to someone
email

Komentar ditutup.